Ombudsman RI Persoalkan Berita Acara Rapat hingga Sistem Asesmen

Posted on


JawaPos.com – Polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) memasuki babak baru. Kemarin (21/7) Ombudsman RI (ORI) memaparkan hasil pemeriksaan terhadap aduan perwakilan 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi ASN. Hasilnya, ORI menemukan ada maladministrasi dalam peralihan status kepegawaian KPK tersebut.

Anggota ORI Robert Na Endi Jaweng menjelaskan, maladministrasi itu terjadi dalam pembentukan kebijakan, pelaksanaan asesmen TWK, hingga penetapan hasil TWK. Soal pembentukan kebijakan, maladministrasi yang ditemukan berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang terkait dengan harmonisasi terakhir Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021.

Penyimpangan yang dimaksud adalah kehadiran pimpinan kementerian/lembaga dalam rapat harmonisasi itu. Menurut Robert, rapat tersebut semestinya hanya dihadiri para perancang kebijakan, jabatan pimpinan tinggi (JPT), dan administrator yang dikoordinasi Dirjen peraturan perundang-undangan Kemenkum HAM.

Sementara itu, penyalahgunaan wewenang terjadi dalam penandatanganan berita acara (BA) pengharmonisasian. Temuan ORI, BA itu justru ditandatangani mereka yang tidak hadir dalam rapat harmonisasi. Yaitu, kepala biro hukum KPK serta direktur pengundangan, penerjemahan, dan publikasi peraturan perundang-undangan Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkum HAM.

ORI juga menemukan bahwa KPK telah melakukan penyimpangan prosedur karena tidak menyebarluaskan informasi terkait dengan rancangan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 di sistem informasi internal. Padahal, Peraturan KPK Nomor 12 Tahun 2018 mengisyaratkan agar rancangan produk hukum peraturan disebarluaskan dalam sistem informasi internal. ”Kali terakhir KPK menyebarluaskan informasi rancangan peraturan KPK pada 16 November 2020,” jelas Robert.

Baca juga: Kepala BKN Sebut Munculnya Ide TWK Pegawai KPK Tidak dari Satu Pihak

Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri menyatakan, pihaknya menghormati hasil pemeriksaan ORI tersebut. Ali menyebut KPK segera mempelajari temuan itu secara detail sambil menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) tentang hasil uji materi atas Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan yang diajukan beberapa pihak. ”Yang pasti, sampai hari ini KPK tidak pernah memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan TMS untuk menjadi ASN,” terangnya. Saat ini, kata Ali, KPK juga masih berfokus untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) bela negara dan wawasan kebangsaan untuk 18 pegawai. Rencananya, diklat itu mulai dilakukan hari ini di Universitas Pertahanan (Unhan).

Editor : Ilham Safutra

Reporter : tyo/syn/c19/oni





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *