Ombudsman Minta Jokowi Ambil Alih Proses Pengalihan Status Pegawai KPK Jika . . .

Posted on



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyampaikan hasil pemeriksaan terkait pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Ombudsman menyebut ada dugaan pelanggaran atau maladministrasi dalam pelaksanaan TWK.

Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng menyebut empat tindakan korektif yang diajukan Ombudsman dan perlu dilakukan pimpinan dan sekretaris jenderal KPK terkait TWK.

“Terhadap 75 pegawai KPK dialihkan statusnya menjadi pegawai ASN sebelum tanggal 30 Oktober 2021,” ujar Robert mengenai satu tindakan korektif tersebut, dalam jumpa pers virtual, Rabu (21/7/2021)

Dikatakannya, tiga tindakan korektif lainnya adalah, pertama, pimpinan dan Sekjen KPK harus menjelaskan kepada pegawai terkait konsekuensi pelaksanaan TWK dalam bentuk informasi dan dokumen yang salah.

Kedua, “hasil asesmen TWK hendaknya menjadi bahan masukan untuk langkah-langkah perbaikan, baik terhadap individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS),” katanya.

Ketiga, terhadap pegawai KPK yang dinyatakan TMS diberikan kesempatan untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.

Baca juga: 75 Pegawai Telusuri Potensi Pelanggaran Pidana Pimpinan KPK Pasca-TWK Disebut Maladministrasi

Jokowi Ambil Alih

Robert juga mengatakan, Ombudsman meminta Presiden Joko Widodo mengambil alih proses pengalihan status pegawai KPK ini jika pimpinan dan Sekjen KPK mengabaikan atau tidak melakukan tindakan korektif tadi.

“Jika dalam waktu tertentu tidak dilaksanakan, maka saran ini akan kami berikan kepada presiden,” ujar Robert.





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *