Kok Harga Rights Issue BBRI Belum Dipatok? Ini Penjelasannya

Posted on



Jakarta, CNBC Indonesia – Manajemen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) saat ini masih belum menentukan harga pelaksanaan dari aksi penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD/rights issue) perusahaan.

Direktur Keuangan BRI Viviana Dyah Ayu Retno K. mengatakan untuk menentukan harga pelaksanaan rights issue ini, perusahaan akan mempertimbangkan faktor makro dan industri serta kinerja dan fluktuasi harga saham perusahaan.

Selain itu juga mempertimbangkan masukan dari pemegang saham.

“Harga akan disampaikan kalau sudah proses registrasi ke OJK [Otoritas Jasa Keuangan] dan akan dipublikasikan dalam prospektus untuk penetapan harga pricing-nya,” kata Viviana dalam konferensi pers usai RUPSLB BRI, Kamis (22/7/2021).

Berdasarkan prospektus yang disampaikan perusahaan, harga pelaksanaannya paling sedikit sama dengan batasan harga terendah saham yang diperdagangkan di pasar reguler dan pasar tunai sebagaimana diatur Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

Adapun aksi korporasi ini selambatnya akan dilaksanakan perusahaan pada akhir kuartal ketiga tahun ini.

BRI akan menerbitkan maksimal 28.677.086.000 saham Seri B dengan nilai nominal Rp 50, atau 23,25% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Hanya saja, pemerintah hanya akan menyetorkan bagiannya dalam bentuk non tunai, yakni seluruh saham Seri B milik pemerintah di Pegadaian dan PNM akan ditukar dengan saham baru BBRI (inbreng).

Maka investor publik praktis yang akan menjadi sumber dana segar dari aksi rights issue tersebut. Namun BRI belum menentukan harga pelaksanaan.

Setelah transaksi inbreng dilakukan, BRI akan memiliki 99,99% saham di Pegadaian dan PNM. Sedangkan pemerintah masih akan memiliki 1 lembar saham seri A dwiwarna di kedua perusahaan tersebut.

Sebelumnya sejumlah analis memprediksi harga pelaksanaan rights issue yang tentu menunggu valuasi dari PNM dan Pegadaian.

Beberapa analis di grup WhatsApp pasar saham juga membeberkan jika mengacu pada harga rata-rata 90 hari dan nilai buku dari BBRI, rights issue diprediksi berada pada 1,5 hingga 2 kali nilai buku (Price Book), atau berada pada harga Rp 2.400-Rp 3.220/saham.

Adapun dalam riset yang dipublikasikan 17 Juni 2021, Head of Research Samuel Sekuritas, Suria Dharma menilai pengambilalihan akan dilakukan pada 1,75x PBV [price to book value, rasio harga terhadap nilai buku] yang dianggap fair.

“Di sisi lain, inbreng pemerintah dilakukan pada nilai pengambilalihan sebesar Rp 54,8 triliun sehingga berarti ada kas Rp 41,7 triliun diharapkan akan diperoleh dari porsi masyarakat yang melaksanakan rights,” kata Suria, dikonfirmasi CNBC Indonesia terkait risetnya.

Suria mengatakan, pengambilalihan Pegadaian dan PNM rencananya dilakukan pada valuasi Rp 48,7 triliun dan Rp 6,1 triliun atau total Rp 54,8 triliun yang merefleksikan sekitar 1,75 kali PBV keduanya (berdasarkan data 1Q21).

[Gambas:Video CNBC]

(tas/tas)





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *